Belakangan, perguruan tinggi yang menawarkan konsentrasi ekonomi syariah semakin banyak. Apakah perkembangan kuantitatif ini berbanding lurus dengan kemajuan kualitatif serta sudah didukung dengan kurikulum berbasis syariah? Berikut ini wawancara Ibadah dengan sekjen IAEI Bapak Agustianto yang akan bercerita tentang hasil audiensi IAEI dengan Wamendiknas Dr. Fasli Djalal tentang kurikulum berbasis ekonomi syariah.
IAEI telah melakukan audiensi dengan Wamendiknas tentang pengajuan kurikulum berbasis syariah. Bisa dijelaskan poin-poin yang dihasilkan?
Intinya, Menteri Diknas mendukung pembukaan program studi ekonomi Islam di berbagai perguruan tinggi umum. Bentuk dukungannya, antara lain, beliau sepakat bekerja sama dengan ahli-ahli ekonomi syariah dalam menyeleksi proposal-proposal yang diajukan oleh prodi. Selanjutnya, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) akan menjalin komunikasi dengan seluruh perguruan tinggi yang ingin membuka program studi ekonomi syariah. Selain itu, untuk infrastruktur pembukaan prodinya, kementrian diknas juga akan memfasilitasi pertumbuhan nasional seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang diwakili oleh fakultas ekonomi dan program studi ekonomi syariah.
Kapan pelaksanaanya?
Tahun ini. Tujuannya adalah untuk menyatukan visi, persepsi dan perumusan kurikulum yang terstandar secara nasional sehingga tidak terjadi perbedaan yang mencolok antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Kemudian, diknas memberikan bantuan berupa beasiswa bagi dosen-dosen ekonomi syariah. Terkait formasi penerimaan dosen di perguruan tinggi umum akan diterima atau diutamakan dosen ekonomi syariah untuk memenuhi kebutuhan dosen-dosen di program studi yang akan dibuka.
Mengenai kurikulum berbasis ekonomi syariah sendiri dinamikanya seperti apa?
Kurikulum berbasis syariah sebenarnya sudah dirumuskan oleh IAEI dalam berbagai forum, simposium dan juga semiloka. Lebih jauh lagi, kurikulum itu sudah kita serahkan pada bulan Mei 2010 kemarin kepada Menteri Pendidikan terdahulu, Bapak Bambang. Dan belum lama ini kita ulang lagi dengan menyampaikannya kepada Bapak Fasri Jalal. Jadi, intinya, kementrian diknas atas nama pak Fasri Jalal sepakat mendukung pendidikan ekonomi syariah melalui perguruan tinggi umum.
Sesudah format kurikulum ekonomi syariah itu diserahkan kepada kemendiknas, lalu follow up ke depannya seperti apa?
Kemendiknas akan memfasilitasi seluruh program studi ekonomi syariah di seluruh Indonesia untuk membedah dan mengetahui kurikulum itu. Jadi, supaya ada standar atau acuan dalam kurikulum program studi ekonomi syariah yang akan diumumkan di masing-masing perguruan tinggi.
Kira-kira peserta dan para pihak yang akan terlibat siapa saja?
Peserta utamanya adalah para pelaksana program studi ekonomi syariah dan fakultas-fakultas ekonomi yang berminat untuk membuka program studi ekonomi syariah se-Indonesia, ditambah praktisi-praktisi syariah seperti bankir syariah dan pihak-pihak lain yang membutuhkan SDM ekonomi syariah, juga mereka yang berkepentingan mengetahui rancangan kurikulum seperti apa yang harus dirumuskan. Jadi, para pihak yang terlibat tentu saja ada IAEI; lalu ada diknas selaku pemerintah; ada pula praktisi bankir-bankir; dan ada juga akademisi untuk lembaga perguruan tinggi yang akan membuka program studi ekonomi syariah.
Dalam acara audiensi dengan wamendiknas, pihak siapa saja yang tergabung?
Ada sekjen IAEI; ada juga representasi dari Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Dr. Khalil; dan Dewan Pakar IAEI juga, Prof Dr Veitzal Rifai. Dari pemerintah, ada pihak yang mewakili Bank Indonesia, yang notabene sebagai penyelenggara TOT, Dr. Romeo Rizal. Kemudian, ada juga representasi dari IKAPI dan LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) yang bergerak di bidang SDM syariah, yaitu Bapak Kharisman. Yang penting, kita doakan saja semoga kurikulum berbasis syariah ini segera tercipta agar proses pembelajaran ekonomi syariah bisa berlangsung dengan baik. Amin.*Iis Aisah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar